Seluk Beluk Perhitungan PPh 21 yang Harus Diketahui Para Pengusaha

Seluk Beluk Perhitungan PPh 21 yang Harus Diketahui Para Pengusaha

Sebagai seorang pengusaha, maka telah seharusnya Anda memahami PPh 21. Meski kenyataannya, tak sedikit pengusaha yang belum memahami perhitungan PPh 21. Jangankan memahami perhitungannya, cukup banyak pula yang juga tak mengetahui apa pengertian PPh 21.

Untuk itu, marilah kita menilik dulu pengertian dari jenis pajak yang satu ini. Secara definisi, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan. Penghasilan yang dimaksud mencakup; gaji pokok, honor, upah, tunjangan, hingga semua bentuk pembayaran yang berkaitan dengan pekerjaan, layanan jasa, kegiatan, maupun jabatan seorang subjek pajak di dalam negeri.

Peraturan PPh 21

Pengaturan PPh 21 merujuk pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Pelaksanaan pajak ini, mesti didukung oleh pemahaman atas ketentuan pemberlakuan pajak. Perlu Anda ketahui, bahwa perhitungan PPh 21 akan berbeda sesuai dengan status masa kerja karyawan.

Bukan cuma itu, individu yang terkena kewajiban untuk membayar pajak PPh 21 terbagi ke dalam enam kelompok yaitu:

  • Setiap individu yang masih aktif bekerja di dalam perusahaan atau institusi maka menjadi peserta wajib pajak PPh 21.
  • Karyawan yang telah pensiun dan menerima tunjangan hari tua, benefit pensiun, pesangon, hingga jaminan pensiunan, menjadi peserta wajib pajak PPh 21. Bahkan hal ini juga termasuk ke dalam ahli warisnya.
  • Kelompok Non-Karyawan. Hal ini berarti meliputi sumber daya manusia yang melaksanakan pekerjaan bebas. Kategori ini meliputi:
    • Tenaga Ahli, yakni; akuntan, auditor, notaris, aktuaris, arsitek, pengacara, dokter, konsultan, dan sejenisnya.
    • Olahragawan,
    • Entertainer,
    • Pengajar, penceramah, pelatih, moderator,
    • Agen periklanan,
    • Semua jenis pemberi layanan jasa, mulai dari bidang telekomunikasi, komputerisasi, fotografi, dan sejenisnya,
    • Petugas sales, petugas dinas asuransi lapangan, pengelola proyek dan pengawasnya,
    • Distributor produk dari perusahaan MLM dan sejenisnya.
  • Mantan karyawan dari perusahaan.
  • Anggota dewan pengawas perusahaan hingga anggota dewan komisaris. Bahkan bila anggota tersebut tidak merangkap sebagai karyawan perusahaan.
  • Peserta kegiatan yang terkait dalam perusahaan, misalnya:
    • Peserta rapat,
    • Peserta kompetisi,
    • Peserta konferensi,
    • Peserta kunjungan kerja,
    • Anggota atau peserta kepanitiaan kegiatan perusahaan,
    • Peserta kegiatan diklat, dan sejenisnya.

Seluruh pihak yang termasuk ke dalam peserta wajib pajak PPh 21 harus mempunyai bekal yang cukup untuk mengetahui tata cara perhitungan pajak atas penghasilannya tersebut. Nah, agar Anda bisa lebih memahami pajak ini, kami akan memaparkan skema perhitungannya satu per satu. Berikut adalah pembahasan lengkap mengenai perhitungan PPh 21.

Slip Gaji Payroll
flickr.com/68751915@N05

Perhitungan PPh 21 untuk Karyawan Keluar Tengah Tahun

Jika Anda memiliki karyawan yang mempunyai kewajiban pajak namun berhenti bekerja di pertengahan tahun, maka ikuti contoh perhitungan berikut ini:

Delon adalah karyawan PT. Idola di Jakarta, dia memutuskan untuk berhenti kerja pada 1 Oktober. Gaji pokok bulanan Delon senilai Rp6.000.000,00. Setiap bulan, Delon membayar iuran Dana Pensiunan senilai Rp100.000,00. Take home pay Delon hanya murni berupa gaji pokok saja.

Dengan demikian perhitungannya adalah sebagai berikut:

Gaji Pokok (Gapok) Rp6.000.000,00
Beban Jabatan 5% X Rp6.000.000,00 Rp300.000,00
Iuran Dana Pensiun Rp100.000,00
Penghasilan Netto Rp5.600.000,00
Penghasilan Netto 12 bulan Rp67.200.000,00
PTKP Setahun (TK/0)
Penghasilan Kena Pajak Rp13.200.000,00
PPh 21: 5% X Rp13.200.000,00 Rp660.000,00
PPh 21 sebulan: Rp660.000,00 : 12 Rp55.000,00
 

Sedangkan untuk perhitungan PPh 21 hingga saat karyawan berhenti kerja di Oktober:

 

Gapok (Januari – September)

9 X Rp6.000.000,00

Rp54.000.000,00
Pengurangan:
Beban jabatan: 5% X Rp54.000.000,00 Rp2.700.000,00
Iuran Dana Pensiun: 9 X Rp100.000,00 Rp900.000,00
 
Pendapatan Netto selama 9 bulan Rp50.400.000,00
 
PPh 21 terutang untuk periode Januari – September 0
PPh 21 yang sudah dipotong s.d. Agustus:

8 X Rp55.000,00

Rp440.000,00

Adapun nominal kelebihan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 senilai Rp440.000,00 akan dikembalikan dari pihak perusahaan kepada karyawan, ketika waktu penyerahan bukti pemotongan pajak PPh 21.

Perhitungan PPh 21 untuk Karyawan masuk Tengah Tahun

Di awal Oktober 2017, lowongan penulis dipenuhi oleh Bilal dengan pembayaran gaji pokok bulanan senilai Rp7.500.000,00. Bilal juga memperoleh tunjangan JKK (0,24%), JKM (0,30%), JHT (3,7%) dari BPJS Ketenagakerjaan, yang seluruhnya dibayarkan oleh pihak perusahaan.

Selain itu, Bilal juga mendapatkan BPJS Kesehatan dengan nilai 4% dari gapok dan itu juga ditanggung oleh pihak perusahaan. Bilai cukup membayarkan iuran JHT senilai 2% dari gapok dan BPJS Kesehatan sebesar 1% dari gajinya.

Dengan demikian perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut:

Gaji Pokok (Oktober – Desember 2017):

3 X Rp7.500.000,00 = Rp22.500.000,00

BPJS TK:

JKK: 0,24% X Rp7.500.000,00 X 12 = Rp72.000,00

JKM: 0,30% X Rp7.500.000,00 X 12 = Rp90.000,00

BPJS Kesehatan: 4% X Rp7.500.000,00 X 12 = Rp1.200.000,00

Pendapatan Bruto Setahun: Rp23.862.000,00

Pengurang:

Beban Jabatan: 5% X Rp23.862.000,00 = Rp1.193.000,00

BPJS TK:

JHT: 2% X Rp7.500.000,00 X 3 = Rp450.000,00

Pendapatan Netto Setahun: Rp22.219.000,00

PTKP TK/0

Wajib Pajak Sendiri : Rp54.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp0,-

Karyawan belum dikenakan pajak karena penghasilannya lebih kecil dari PTKP.

Perhitungan PPh 21 2016 dengan PTKP 2016 Terbaru

Berikut adalah contoh dengan penggunaan PTKP terbaru.

Gaji Pokok (Gapok): Rp8.000.000,00 X 12 = Rp96.000.000,00

BPJS TK:

JKK: 0,24% X Rp8.000.000,00 X 12 = Rp230.400,00

JKM: 0,30% X Rp8.000.000,00 X 12 = Rp288.000,00

BPJS Kesehatan: 4% X Rp8.000.000,00 X 12 = Rp3.840.000,00

Penghasilan Bruto dalam Setahun = Rp100.358.400,00

Pengurang:

Biaya Jabatan: 5% X Rp100.358.400,00 = Rp5.017.920,00

BPJS TK:

JHT: 2% X Rp8.000.000,00 X 12 = Rp1.920.000,00

Penghasilan Netto dalam Setahun = Rp93.420.480,00

PTKP TK/0

Wajib Pajak Sendiri: Rp54.000.000,00

PKP: Rp93.420.480,00 – Rp54.000.000,00 = Rp39.420.480,00

Pembulatan = Rp39.420.000,00

Nilai PPh 21:

5 % X Rp39.420.000,00 = Rp1.971.000,00 setahun

PPh 21 per Bulan = Rp164.250,00.

Jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan adalah Rp164.250,00.

Perhitungan PPh 21 2016: Karyawan Tetap

Inilah contoh perhitungan PPh 21 untuk karyawan tetap yang dapat Anda pelajari. Contoh perhitungan yang kami lampirkan dilakukan secara manual dan otomatid dengan memanfaatkan aplikaso OnlinePajak.

  • Contoh Perhitungan PPh 21 2016 Secara Manual

Berikut ini merupakan contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan secara manual.

Darmawan adalah karyawan dari PT.Bijak Sentosa dengan status menikah dan telah dikaruniai tiga orang anak. Istri Darmawan adalah PNS dari Kementrian Agama. Gaji yang diperoleh Darmawan setiap bulan adalah sebesar Rp6.000.000,00.

PT. Bijak Sentosa telah memberikan fasilitas BPJS Kesehatan serta mengikutsertakan para karyawan dalam program pensiun. Dalam hal ini, perusahaan membayarkan iuran untuk program pensiun dari BPJS dengan nilai 1% dari total gaji. Jumlah iuran bulanan yang dibayarkan oleh perusahaan adalah Rp30.000,00.

Di sisi lain ada pula iuran Jaminan Hari Tua (JHT) dengan tarif 3,7% dari gaji, yang dibayarkan oleh perusahaan. Bukan cuma itu, Darmawan pun mesti membayar iuran JHT tersebut sebesar 2% dari gajinya.

Untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) masing-masing dibayarkan dengan tarif 0,24% dan 0,3% dari gaji. Keduanya dibayaran oleh pihak perusahaan tempat Darmawan bekerja. Adapun di bulan Juli, Darmawan mendapatkan uang lembur sejumlah Rp2.000.000,00 di luar gaji bulanan yang dia terima.

Dengan demikian, perhitungannya adalah sebagai berikut:

Gaji Pokok (Gapok) Rp6.000.000,00
Tunjangan Lain (Uang Lembur) Rp2.000.000,00
JKK 0,24% Rp14.400,00
JK 0,3% Rp18.000,00
Pendapatan Kotor (Bruto) Rp8.032.400,00
Nominal Pengurangan
Beban Jabatan 5% X Rp8.032.400,00 Rp401.620,00
Iuran JHT 2% X Rp6.000.000,00 Rp120.000,00
Iuran JP 1% X Rp6.000.000,00 Rp60.000,00
(Rp581.620,00)
Pendapatan Bersih (Netto) Rp7.450.780,00
Pendapatan Bersih Setahun (12 bulan) Rp89.409.360,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp54.000.000,00
  (Rp54.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak dalam 12 Bulan Rp35.409.360,00
Pembulatan ke Bawah Rp35.409.000,00
 
PPh 21 Terutang 5% X Rp50.000.000,00 Rp1.770.450,00
 
PPh 21 untuk Juli Rp1.770.450,00 : 12 Rp147.538,00

Adapun nominal untuk wajib pajak yang belum memiliki NPWP adalah Rp147.538,00 X 120% = Rp177.046,00.

  • Contoh Penghitungan PPh 21 2016 Secara Otomatis

Perhitungan secara otomatis jelas akan lebih memudahkan Anda. Selain dipastikan akurasinya, perhitungan dengan aplikasi OnlinePajak akan membantu mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk merekapitulasi nominal pajak Anda.

Untuk melakukan perhitungan dengan otomatis, Anda cukup mengikuti tahapan berikut ini:

  • Buka menu “Karyawan” kemudian lakukan input nominal gaji beserta tunjangan dari karyawan. Anda juga bisa mengunduh template pengisian data karyawan dari aplikasi OnlinePajak. Dengan cara ini, Anda dapat memindahkan seluruh data secara menyeluruh sekaligus perhitungan secara otomatis.
  • Selanjutnya pilihlah opsi “Karyawan Permanen”, lalu perhitungan “Gaji Kotor”, dan kemudian masa kontrak kerja.
  • Lakukan pengisian data BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan lengkap. Hal ini mesti dilakukan bila Anda tidak memilih opsi fitur impor data.
  • Pilihlah masa pemberian BPJS Ketnagakerjaan. Selanjutnya, centang opsi jaminan yang diberikan kepada karyawan (dalam hal ini mencakup; Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kesehatan Masyarakat, dan Jaminan Hari Tua). Dalam perhitungannya, aplikasi OnlinePajak memberlakukan persentase sebagai berikut:
    1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dari gaji pokok.
    2. Jaminan Kematian (JK) sebesar 0,3% dari gaji pokok.
    3. Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2% dari gaji pokok. Iuran JHT dibayarkan oleh pihak karyawan.
    4. Jaminan Pensiun (JP) sebesar 1% dari gaji pokok.
  • Pilihlah dasar perhitungan pemberian BPJS Ketenagakerjaan pada opsi “Gaji”. Lalu isilah angka persentase yang akan dibayarkan oleh pihak perusahaan. Perlu Anda ketahui bahwa, dasar dari perhitungan BPJS pada aplikasi OnlinePajak adalah diambil dari Gaji POok dan bukan Take Home Pay.

Setelah melakukan tahapan di atas, maka tampilan ini akan Anda dapatkan.

Perhitungan PPh 21
online-pajak.com

Hasil perhitungan yang akurat pun dapat langsung Anda lihat.

Perhitungan PPh 21 2016: Karyawan yang Menerima Tunjangan Pajak

Khusus bagi karyawan yang menerima tunjangan pajak dalam artian gajinya telah dinaikkan terlebih dulu agar sesuai dengan nominal pajak yang akan dipotong, maka berikut adalah contoh perhitungannya.

  • Contoh Perhitungan PPh 21 2016 Secara Manual

Raditya adalah seorang karyawan dengan gaji pokok Rp10.000.000,00. Raditya memperoleh tunjangan pajak sebesar Rp259.796,00, sehingga gaji pokok bruto yang diperolehnya setiap bulan adalah Rp10.259.796,00. Nominal PPh 21 yang dibayarkan oleh perusahaan adalah Rp259.796,00.

Dengan demikian gaji netto yang dibawa pulang oleh Raditya (take home pay) adalah Rp10.000.000,00.

  • Contoh Penghitungan PPh 21 2016 Secara Otomatis

Cara perhitungan otomatis cukup dengan memilih status karyawan dan masukkan data lengkap (impor data). Selanjutnya, perhitungan pajak akan dilakukan secara otomatis dan akurat.

Perhitungan PPh 21 2016: Pegawai Tidak Tetap Tidak Berkesinambungan

Lalu bagaimana pula dengan perhitungan PPh 21 bagi pegawai tidak tetap yang tidak berkesinambungan? Berikut rincian contoh perhitungannya baik secara manual maupun otomatis dengan memanfaatkan aplikasi OnlinePajak.

  • Contoh Penghitungan PPh 21 2016 Secara Manual

Rahmat merupakan tenaga freelance untuk menulis konten situs perusahaan di PT. Budi Jaya. Penghasilan bulanan yang diperoleh oleh Rahmat adalah senilai Rp8.000.000,00.

Dengan demikian, total pajak penghasilan PPh 21 yang mesti Rahmat bayarkan adalah:

5% X 50% X Rp8.000.000,00 = Rp200.000,00

Namun jika Rahmat belum memiliki NPWP, maka nominal pajak PPh 21 yang harus dia bayarkan adalah:

120% X 5% X Rp8.000.000,00 = Rp480.000,00

Uraian Perhitungan:

Rahmat bukanlah pegawai tetap dari PT. Budi Jaya, itulah alasan kenapa tarif PKP yang ditanggung oleh Rahmat sebesar 50% dari gaji bruto. Hal ini sejalan dengan aturan PER-32/PJ?2015 Pasal 3 huruf c, sedangkan untuk PPh 21 merujuk pada aturan pendapatan tahunan hingga Rp50.000.000,00 maka terkena tarif 5%.

  • Contoh Penghitungan PPh 21 2016 Secara Otomatis

Jika memanfaatkan aplikasi OnlinePajak, maka Anda hanya perlu melakukan tahap berikut ini:

  • Buka menu “Karyawan” lalu input data pendapatan karyawan.
  • Pilih opsi “Karyawan Tidak Permanen”, lalu perhitungan “Tidak Berkesinambungan” dan masa kontrak kerja.

Dengan demikian, Anda akan langsung memperoleh hasil perhitungan seperti ini:

Perhitungan PPh 21 Karyawan
online-pajak.com

Buat SPT Masa, ID Billing, Setor dan E-Filing PPh Pasal 21 Secara Gratis di OnlinePajak

Bila Anda telah melakukan perhitungan PPh 21 dengan memanfaatkan aplikasi OnlinePajak, maka selanjutnya adalah untuk membuat SPT Masa, ID Billing, setor hingga e-filing.  Inilah langkah-langkah yang mesti Anda lakukan:

  • Pilih menu “PPh 21” lalu buat laporan SPT Masa, maka data Anda akan langsung terisi dengan otomatis.
  • Sebelum melakukan pembayaran pajak secara online, buatlah “ID Billing” pada aplikasi OnlinePajak.
  • Anda bisa memanfaatkan fitur bayar pajak melalui OnlinePajak dan memperoleh Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN).
  • Anda juga dapat melakukan e-filing secara gratis dengan menggunakan OnlinePajak. Anda pun akan memperoleh bukti lapor pajak elektronik atau Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Perhitungan PPh 21 SPT

Tarif PPh 21

Selain rangkaian paparan di atas, ada informasi yang juga penting untuk diketahui oleh para wajib pajak. Hal ini adalah tarif PPh 21. Tarif ini ditentukan dengan merujuk kepada Pasal 17 ayat 1 huruf a dari Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Ketentuan tarif akan terasa lebih berat bagi wajib pajak yang belum mempunyai NPWP.

Tarif PPh 21 Bagi Wajib Pajak yang Memiliki NPWP

Bagi Anda yang telah mempunyai NPWP, inilah tarif PPh 21 yang diberlakukan atas pendapatan per tahunnya. Inilah tarif PPh 21 yang diberlakukan:

  • Tarif sebesar 5% dikenakan kepada wajib pajak dengan pendapatan per tahun yang mencapai Rp50.000.000,00.
  • Tarif sebesar 15% dikenakan kepada wajib pajak dengan pendapatan per tahun yang berada pada kisaran Rp50.000.000,00 hingga Rp250.000.000,00.
  • Tarif sebesar 25% dikenakan kepada wajib pajak dengan pendapatan per tahun yang berada pada kisaran Rp250.000.000,00 hingga mencapai Rp500.000.000,00.
  • Tarif sebesar 30% dikenakan kepada wajib pajak dengan pendapatan per tahun yang berada di atas nominal Rp500.000.000,00.

Tarif PPh 21 Bagi Wajib Pajak yang Tidak Memiliki NPWP

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, tarif PPh 21 akan berbeda untuk para wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Tarif yang berlaku adalah sebagai berikut:

  • Tarif sebesar 120% dari total pajak PPh 21 yang semestinya dipotong jika wajib pajak mempunyai NPWP, dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Dalam perhitungannya, tarif ini bernilai lebih tinggi 20% dari tarif standar para wajib pajak yang telah mempunyai NPWP. Adapun hal ini hanya berlaku untuk pemotongan pajak PPh 21 yang sifatnya belum final.
  • Tarif dapat berubah bila mana wajib pajak yang merupakan karyawan tetap ataupun pensiunan yang pendapatan tahunannya telah dipotong pajak PPh 21 dengan tarif sebagaimana dijelaskan di atas, kemudian memiliki NPWP sebelum terjadi pemotongan pajak tahun selanjutnya. Maka, wajib pajak tersebut hanya membayarkan pajak setelah dikurangi 20% tarif yang sebelumnya sudah dibayarkan, untuk periode berikutnya setelah mempunyai NPWP.

Perhitungan PPh 21 tidaklah serumit yang kebanyakan orang bayangkan. Terlebih setelah adanya aplikasi OnlinePajak yang semakin memudahkan Anda dalam memperhitungkan nominal pajak penghasilan yang mesti dibayarkan setiap bulannya.

Leave a Comment

%d bloggers like this:
Bitnami